A.          PEMBARUAN HUKUM SEBAGAI KEHARUSAN

- Alasan :

1.Hukum pelayan masyarakat, harus berubah menurut perubahan masyarakat

2. Hukum Indonesia tidak responsive, melahirkan politik  otoritarian(degradatif, keluar dr paradigma)

B. APA YANG HARUS DIREFORMASI/DIAMANDEMEN

1. UUD1945, DENGAN ALTERNATIF, DIUBAH LANGSUNG,ATAU AMANDEMEN DULU

2. DIBAWAH UNDANG-UNDANG : politik, ekonomi

- TIDAK ADA YG MEMPERSOALAN PANCASILA, MALAH SEBALIKNYA HARUS KE PANCASILA, gugatan terhadap penataran p-4 tdk dpt dikatakan sbg gugatan thd Panc, tetapi gugatan thd penasiran dan pelaksanaan Panc. Yg direduksi, shg membelenggu wacana Panc.

-          KEDUDUKAN PANCASILA KUAT SBG DASAR NEGARA, ALASAN ?

a.        Panc. Cocok sbg platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yg sangat majemuk agar tetap terikat sbg bangsa yg bersatu

b.        Panc. Termuat dlm Pembukaan yg merupakan pernyataan kemerdekaan bgs

-          PEMBAHARUAN TATANAN HUKUM TIDAK MENGUTIK-UTIK PANCASILA, TERBATAS DI BAWAH DASAR NEGARA

-          PRODUK DAN PROSES HUKUM (Realitas)

1.      Ada degradasi fungsi dan peran hukum

2.      Keluar dari Pancasila sbg paradigma

-          SASARAN DAN ALASAN REF. HUKUM

1.      UUD45, krn executive heavy, multi interpretable, terlalu banyak atribusi

2.      Sistem politik otoriter,

-            Orla : terang-terangan inkonstitusional (ada penpres, subordinasi lembaga-lembaga demokrasi di bawah presiden)

-            Orba; hati-hati, formalitas, dipenuhi rekayasa hukum, substansi melanggar, dan pemanfaatan atribusi kewenangan

-          PANCASILA SBG PARADIGMA HUKUM à Berkonsekuensi harus menjadi kerangka piker. Sumber nilai, orientasi arah dlm pembangunan hukumà PANC. SBG SUMBER SEGALA HUKUM, baik hukum material (historik, sosiologis,filosofis), maupun hukum formal (UU, konvensi, yurisprudensi, doktrin).

-          AGENDA : DARI HUKUM ELITIS MENUJU HUKUM POPULIS, dg cara :

1.      Amandemen UUD45 (interpretasi resmi, misal pasal 7, melengkapi,misal HAM, dan membatasi distorsi atribusi)

2.      Perubahan Hukum Politik; adanya tiga UU Politik; UU pemilu, UU SusdukMPR,DPR,DPRD, UU Kepartaian.

3.      Judicial Review, krn hukum merup. Produk politik yg diwarnai kekuasaan terbesar, hukum kenyataannya banyakyg tumpang tindih dan ikonsisten à dibentuk Mahkamah konstitusi dan Lembaga Judicial review.