Beranda Informasi Pmk Nomor 74/Pmk.05/2017 Perihal Juknis Pinjaman Honor Ke-13 Tahun 2017 Bagi...

Pmk Nomor [No] 74/Pmk.05/2017 Perihal Juknis Pinjaman Honor Ke-13 Tahun 2017 Bagi Pns Dan Pensiunan I Pdf

43
0
DOWNLOAD PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR  PMK Nomor [No] 74/PMK.05/2017 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2017 Bagi PNS dan Pensiunan I pdf

DOWNLOAD PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 74/PMK.05/2017TENTANGPERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI,PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELASKEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONALINDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Berikut kami sediakan tautan untuk mendownload PMK Nomor [No] 74/PMK.05/2017 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2017 Bagi PNS dan Pensiunan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
74/PMK.05/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI,
PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 perihal Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 perihal Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indoi:iesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Mengingat

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
b. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan ยท
c. keuangan negara dalam pinjaman gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia, pejabat negara, dan peserta pensiun atau tunjangan, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan; bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan karakter b, perlu memutuskan Peraturan Menteri Keuangan perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 perihal Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 perihal Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 perihal Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062 ) ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899) ;

Rekomendasi :   Cara Menemukan Ide Pokok dalam Paragraf/ Teks Persiapan USBN Bahasa Indonesia SD/MI 2018

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTER!
KEUANGAN
96/PMK.05/2016
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT
NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN.

Pasal l
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republic Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
NOMOR TEKNIS
Pasal 9
(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi:
a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
1) Menteri; dan
2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. Wakil Menteri;
c. Staf Khusus di lingkungan kementerian;
d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e. Hakim Ad hoc; dan
f. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai perundang-undangan. ketentuan peraturan
(2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja ketiga belas yang diberikan kepada anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yakni sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter f yakni Pegawai Non PNS yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian/pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga negara/ forum independen/lembaga lainnya selain forum non struktural.
(4) Pejabat yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter f yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan/ penandatanganan perjanjian kerja,pemindahan, dan/ atau pemberhentian Pegawai Non PNS yang diatur dalam undang- undang/peraturan pemerintah/ peraturan presiden.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Pemberian gaJl pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) karakter a dan karakter b dibayarkan pada bulan Juli.
(2) Dihapus.
(3) Dalam hal pinjaman honor pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
dan tunjangan kinerja ketiga belas belum sanggup dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) ,
pembayaran sanggup dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pasal 16
Pemberian gaJl pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) karakter a dan karakter b untuk PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan pada bulan Juli.
(2) Dihapus.
(3) Dalam hal pinjaman gaJl pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
dan tunjangan kinerja ketiga belas belum sanggup dibayarkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) , pembayaran sanggup dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
4. Ketentuan ayat (1) , ayat (2) , dan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dilaksanakan pada bulan Juni.
(2) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulan Juni.
(3) Kepada peserta pensiun diberikan pensiun ketiga belas sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan perhiasan penghasilan serta tidak dikenakan penggalan asuransi kesehatan.
(4) Kepada peserta tunjangan diberikan tunjangan ketiga belas sebesar tunjangan sesuai peraturan
perundang-undangan serta tidak dikenakan penggalan asuransi kesehatan.
(5) Dalam hal pinjaman pensiun atau tunjangan ketiga belas belum sanggup dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
Pasal II
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 J uni 201 7
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 840

Dipersilahkan untuk mendonwload file tersebut pada tautan yang telah kami sediakan semoga mendapat file yang sesuai dengan aslinya.
Kami cukupkan hingga di sini goresan pena kami yang berjudul:

Rekomendasi :   Pembelian Buku K13 Secara Daring Demi Transparansi

PMK Nomor [No] 74/PMK.05/2017 Tentang Juknis Pemberian Gaji Ke-13 Tahun 2017 Bagi PNS dan Pensiunan

Semoga sebaran gosip ini bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Anda!


Sumber http://www.informasiguru.com/